PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

ENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah.

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah

kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.

2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya

meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.

3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya

meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Pemerintahan pendudukan militer di Jawa

sifatnya hanya sementara, sesuai dengan Osamu

Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal

7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas.

Undang-undang tersebut menjadi pokok dari

peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa

pendudukan Jepang. Jabatan gubernur jenderal di

zaman Hindia Belanda dihapuskan. Segala

kekuasaan yang dahulu dipegang gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara

Jepang di Jawa. Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan

Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama beserta para

pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan

dapat dicegah. Adapun pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang.

Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat

pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan

untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali

struktur.

Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk

dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya.

Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakankebijakan

berikut.

1. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri

untuk menunjang kepentingan perang Jepang.

2. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK

untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.

3. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan

oleh Gunseikan.